Pengaruh Konflik Indonesia - Belanda Terhadap NKRI

Advertisement

Pengaruh konflik antara Indonesia dan Belanda sangat memengaruhi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Di daerah-daerah muncul berbagai insiden yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia mulai menerapkan politik devide et impera (memecah belah persatuan) dan melakukan tekanan-tekanan politik, militer, dan ekonomi terhadap Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa tekanan politik yang telah dilakukan Belanda terhadap Indonesia.

1. Belanda Menyelenggarakan Konferensi Malino

Konferensi Malino berlangsung di Sulawesi Selatan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946 atas prakarsa Dr. H.J. van Mook. Konferensi ini membahas tentang rencana pembentukan negara-negara di wilayah negara Indonesia yang akan menjadi negara-negara bagian dari suatu negara federal.

2. Konferensi Pangkal Pinang

Konferensi Pangkal Pinang merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1946 dan membicarakan masalah golongan-golongan minoritas.

3. Konferensi Denpasar

Konferensi Denpasar juga merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 18 - 24 Desember 1946. Dalam konferensi itu, Belanda berhasil memaksakan terwujudnya Negara Indonesia Timur (NIT) dan Sukawati ditunjuk sebagai Presiden NIT terpilih.

Dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur, maka gagasan van Mook untuk memecah belah negara Indonesia menjadi kenyataan, karena berdirinya NIT tersebut diikuti dengan terbentuknya beberapa negara bagian, seperti Negara Pasundan (4 Mei 1947), Negara Madura (23 Januari 1948), Negara Sumatra Timur (24 Maret 1948), dan Negara Jawa Timur (16 November 1948). Pada akhirnya, pada bulan 29 Maret 1948

Belanda berhasil membentuk BFO, semacam badan permusyawaratan federal. BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) adalah negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda, sehingga sering disebut sebagai negara boneka Belanda. Jumlah BFO di Indonesia ada 15 negara yang terdiri atas enam negara bagian dan sembilan daerah otonom. 

Enam negara bagian itu adalah Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan Negara Pasundan. Tiap-tiap negara bagian dipimpin oleh seorang presiden. Sementara itu, sembilan daerah otonom adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Selanjutnya pada bulan Juli 1948, Belanda mengadakan konferensi yang menghasilkan sebuah resolusi yang berisi tentang pembentukan Negara Indonesia Serikat.

Meskipun berhasil membentuk negara federal dan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, Belanda tidak dapat memadamkan semangat prorepublik di kalangan elit-elit negara tersebut. Selain melakukan tekanan politik, Belanda juga melakukan tekanan-tekanan militer untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. 

Dengan melakukan agresi militer, Belanda berusaha menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta daerah sekitar Medan dan Palembang, dan wilayah Indonesia semakin dipersempit. Seperti halnya tekanan politik, tekanan militer yang dilakukan Belanda tidak memengaruhi jalannya pemerintahan Republik Indonesia. 

Hal ini dibuktikan pada waktu Agresi Militer Belanda II dilancarkan. Pada waktu itu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta beserta pemimpin-pemimpin lainnya ditawan oleh Belanda. Namun, Presiden Soekarno masih sempat meminta kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), sehingga pemerintahan RI tetap berjalan normal.

Selain tekanan politik dan militer, Belanda juga melakukan tekanan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan cara menutup pintu perdagangan Republik Indonesia. Tujuan blokade ini adalah untuk menjatuhkan perekonomian Indonesia. 

Untuk mengatasi kesulitan perekonomian nasional, maka yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pinjaman nasional. Kemudian pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru atau ORI (Oeang Republik Indonesia), dan selanjutnya diikuti dengan pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946.

Selain itu, untuk menembus blokade ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya mematahkan isolasi ekonomi musuh. Usaha yang dilakukan yaitu bersifat politis dengan cara bersedia mengirimkan bantuan ke India dengan harapan India akan membantunya juga, dan bersifat ekonomis dengan cara mengadakan hubungan dagang langsung dengan pihak luar negeri.

Posted by eddy