Kehidupan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

Advertisement

Kehidupan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan - Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, kondisi perekonomian di Indonesia semakin memburuk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB seperti beban utang luar negeri sebesar Rp1, 5 M dan utang dalam negeri Rp2, 8 M. Beban itu ditambah dengan adanya struktur ekonomi yang diwarisi bangsa Indonesia berat sebelah. Ekspor Indonesia masih tergantung pada industri hasil perkebunan.

Berikut ini beberapa permasalahan ekonomi yang harus dihadapi pemerintah.

a. Masalah jangka pendek, diantaranya:

• mengurangi jumlah uang yang beredar, dan
• mengatasi kenaikan biaya hidup.

b. Masalah jangka panjang, yaitu masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah.

Pada tanggal 13 Maret 1950 diadakan usaha di bidang perdagangan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah yaitu untuk merangsang ekspor. Sejak diadakannya kebijakan ekonomi oleh pemerintah, perekonomian di Indonesia bukannya semakin membaik, bahkan

sebaliknya semakin memburuk. Memburuknya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

• Penerimaan pemerintah semakin berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional.
• Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak memiliki barangbarang ekspor lainnya, kecuali hasil perkebunan.
• Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik dalam negeri.
• Pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk peningkatan pendapatan nasional.
• Adanya kelemahan pemerintah, yaitu politik keuangan nasional tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda.

Untuk mengatasi keadaan perekonomian Indonesia yang tidak menentu tersebut, pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Kebijaksanaan moneter yang telah ada ditinjau kembali dan pada akhir tahun 1951 De Javasche Bank dinasionalisasi. Usaha pemerintah selanjutnya adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan. Sejak tahun 1952, rencana anggaran belanja negara mulai dimintakan persetujuan DPR. 

Hal ini disebabkan mulai tahun 1952 sampai 1958 terjadi peningkatan defisit anggaran. Karena defisit ini, maka ada kecenderungan untuk mencetak uang baru. Akibatnya, terjadi inflasi yang akan mengancam perekonomian Indonesia. Adanya defisit yang terus-menerus, mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru untuk mengatasi perekonomian Indonesia. 

Berikut ini beberapa kebijaksanaan yang diambil pemerintah untuk mengatasi perekonomian Indonesia.

• Pada masa Kabinet Natsir, kebijaksanaan yang ditempuh adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan nama Rencana Sumitro. Sumitro berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha pribumi yang pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, baik dalam bentuk bimbingan konkret atau dengan bantuan pemberian kredit.
• Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956, biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956 - 1961).

Kemerosotan perekonomian, terjadinya inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan disebabkan oleh instabilitas politik, di mana masa kerja masing-masing kabinet terlalu singkat dan program kerjanya selalu berubah-ubah, banyak mewarnai kehidupan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan.

Posted by eddy