Advertisement
Partai Indonesia (Partindo)
Ketika Ir. Soekarno yang menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada
tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua yaitu Partindo dan PNI Baru. Partindo
didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya Partindo memiliki
banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia Merdeka. Dasar
Partindo sama dengan PNI yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia
merdeka. Asasnya pun juga sama yaitu self help dan nonkooperasi. Partindo
semakin kuat setelah Ir. Soekarno bergabung ke dalamnya pada tahun 1932,
setelah dibebaskan dari penjara. Namun, karena kegiatan-kegiatannya yang sangat
radikal menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Karena
tidak bisa berkembang, maka tahun 1936 Partindo bubar.
Partai Indonesia Raya (Parindra)
Perjuangan radikal yang dilakukan oleh PKI, PI, dan PNI
mulai berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan terhadap
sejumlah tokoh PNI. Di samping itu pemerintah kolonial di bawah Gubernur
Jenderal de Jonge melakukan pengawasan yang ketat terhadap organisasi-organisasi
yang ada pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, para tokoh pergerakan
mengubah garis perjuangannya. Dari yang semula radikal dan nonkooperasi menjadi
moderat dan kooperasi dengan menempatkan wakilnya dalam volksraad. Salah satu
organisasi yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra). Parindra didirikan di kota Solo
oleh dr. Sutomo pada tanggal 26 Desember 1935. Parindra merupakan fusi dan Budi Utomo dan
Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia
Raya. Asas politik Parindra adalah insidental, artinya tidak berpegang pada
asas kooperasi maupun nonkooperasi. Sikapnya terhadap pemerintah tergantung
pada situasi dan kondisi yang dihadapi, jadi luwes. Tokoh-tokoh Parindra yang
terkenal dalam membela kepentingan rakyat di volksraad adalah Moh. Husni
Thamrin. Parindra berjuang agar wakil-wakil volksraad semakin bertambah sehingga
suara yang berhubungan dengan upaya mencapai Indonesia merdeka semakin
diperhatikan oleh pemerintah Belanda. Perjuangan Parindra dalam volksraad cukup
berhasil, terbukti pemerintah Belanda mengganti istilah inlandeer menjadi
Indonesier.
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan di Jakarta pada
tanggal 24 Mei 1937 oleh orang-orang bekas Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain
Sartono, Sanusi Pane, dan Moh. Yamin. Dasar dan tujuannya adalah nasional dan mencapai Indonesia
Merdeka. Gerindo juga menganut asas incidental yang sama dengan Parindra.
Tujuan Gerindo antara lain:
a. mencapai Indonesia Merdeka,
b. memperkokoh ekonomi Indonesia,
c. mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan
d. memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
Gabungan Politik Indonesia (Gapi)
Pada tanggal 15 Juli 1936, partai-partai politik dengan dipelopori
oleh Sutardjo Kartohadikusumo mengajukan usul atau petisi, yaitu permohonan
supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakilwakil Indonesia dan negara
Belanda di mana anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk
menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri
sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Adanya
kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Belanda tersebut, atas prakarsa Moh.
Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei 1939, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia
(Gapi). Berikut ini ada beberapa alasan yang mendorong terbentuknya Gapi.
- Kegagalan petisi Sutarjo. Petisi ini berisi permohonan agar diadakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia diberi pemerintahan yang berdiri sendiri.
- Kepentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
- Sikap pemerintah yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
Tujuan Gapi adalah menuntut pemerintah Belanda agar Indonesia
mempunyai parlemen sendiri, sehingga Gapi mempunyai semboyan Indonesia
Berparlemen. Tuntutan Indonesia Berparlemen terus diperjuangkan dengan gigih.
Akhirnya pemerintah Belanda membentuk komisi yang dikenal dengan nama Komisi
Visman karena diketuai oleh Dr.F.H.Visman. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan
mem-pelajari perubahan perubahan ketatanegaraan. Namun, setelah melakukan penelitian,
Komisi Visman mengeluarkan kesimpulan yang mengecewakan bangsa Indonesia. Menurut
komisi tersebut, sebagian besar rakyat Indonesia berkeinginan hidup dalam
ikatan Kerajaan Belanda. Gapi menolak keputusan tersebut, sebab dianggap hanya
rekayasa Belanda dan bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia.
0 Response to "Pergerakan Kebangsaan pada masa Moderat atau Kooperatif"
Post a Comment